Sebuah pernyataan menarik di Tribune Kaltim ketika Kabag Humas Propinsi Kalimantan Timur ditanya seputar tidak terserapnya dana pembangunan sebesar Rp 6,7 T, yang kemudian dimainkan dalam SBI. Banyak pegawai Negeri Sipil yang tidak mau lagi jadi PIMPRO akibat pemeriksaan yang berbelit dan ketakutan akan jeratan hukum.
Pertama sebagai warga kalimantan timur saya cukup kaget jika pernyataan seperti itu keluar dari lingkungan pemerintah propinsi kalimantan timur, penyataan yang menunjukan kelemahan dari sudut kemauan untuk memajukan daerah dikarenakan ketakuatan akan sesuatu yang tidak bener-benar terjadi. Ketika kita harus berbuat baik kenapa musti takut. aturan hukum yang dibuat bukan untuk menakuti orang yang ingin "Membangun Kaltim"
Kedua sebagai PNS disumpah untuk mengabdi kepada negara dan mematuhi apa yang telah diamanahkan kepadanya, trus jika tidak mau ketika ditunjuk oleh atasan ya.... sederhananya harus ditindak tegas. Buat apa bertahan jadi PNS masih banyak yang ingin mengabdi di pemerintahan untuk sebuah perbaikan bersama.
ketiga sampai kapan kita terus begini....................
Tidak ada komentar:
Posting Komentar